MAHASISWA DAN KETAHANAN NASIONAL: DARI POLITIK JALANAN MENUJU KEPEMIMPINAN KEBANGSAAN

 

Abstrak

Artikel ini menganalisis organisasi kemahasiswaan Indonesia sebagai bagian dari ketahanan nasional di era ancaman sistemik multidomain, yaitu ancaman yang bekerja serentak pada ranah militer, ekonomi, sosial, politik, informasi, energi, dan logistik. Titik tolaknya adalah perubahan karakter konflik kontemporer, ketika tekanan strategis tidak lagi hanya menyasar sasaran militer, tetapi juga legitimasi politik, kohesi sosial, dan persepsi publik. Sejumlah tulisan strategis tentang konflik Iran 2026 di situs Kodim 0602/Serang menekankan logika systemic paralysis, yaitu pelumpuhan sistem lawan dengan menyerang jaringan penting yang membuat negara atau organisasi dapat berfungsi, serta shaping operation, yaitu tindakan awal untuk membentuk kondisi agar fase utama operasi menguntungkan pihak pelaku.

Dalam konteks Indonesia, gelombang demonstrasi mahasiswa pada Februari dan Agustus 2025 memperlihatkan bahwa organisasi kemahasiswaan tetap merupakan aktor mobilisasi politik nasional yang signifikan. Reuters melaporkan protes “Dark Indonesia” berlangsung di banyak kota pada Februari 2025, sedangkan pada akhir Agustus 2025 demonstrasi meluas ke 32 provinsi. Databoks Katadata yang mengutip Kemendagri memetakan 112 aksi di 33 provinsi sejak 25 Agustus 2025.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan sintesis interpretif atas laporan media, regulasi negara, artikel akademik kampus, dan tulisan strategis penulis. Kerangka teoritis yang digunakan memadukan teori gerakan sosial, hegemoni dan kontra-hegemoni, nasionalisme kewargaan (civic nationalism), yaitu nasionalisme yang bertumpu pada komitmen warga terhadap negara, hukum, dan kepentingan bersama, demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi yang menekankan dialog rasional dan pertukaran alasan publik, serta konsep bela negara sipil, yakni partisipasi warga negara dalam menjaga bangsa melalui kesadaran hukum, disiplin sosial, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan semata aktivitas militer. Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama gerakan mahasiswa Indonesia bukan hilangnya daya kritik, melainkan belum tuntasnya transformasi dari protest-centered mobilization menuju resiliensi kewargaan strategis (strategic civic resilience), yaitu daya tahan kewargaan yang membuat kelompok sosial tetap kritis, rasional, taat hukum, dan tidak mudah dieksploitasi dalam situasi krisis nasional.

Kata kunci: ketahanan nasional, gerakan mahasiswa, Pancasila, bela negara, demokrasi deliberatif, ancaman multidomain

1. Pendahuluan

Perang kontemporer memperlihatkan bahwa negara dapat ditekan bukan hanya melalui invasi atau penghancuran kekuatan tempur, tetapi melalui pelemahan sistem yang menopang fungsi negara. Dalam tulisan “Operation Epic Fury” di situs Kodim 0602/Serang, sasaran awal yang disorot bukan seluruh alat utama sistem senjata lawan, melainkan radar, komando-kendali, pertahanan udara, dan konektivitas medan tempur. Tulisan tersebut menegaskan bahwa operasi modern berupaya mencapai systemic paralysis, yaitu pelumpuhan menyeluruh atas sistem lawan, bukan sekadar attrition, yakni pelemahan bertahap melalui pengurangan kekuatan dan sumber daya lawan dari waktu ke waktu.

Implikasinya adalah perluasan cara pandang terhadap ketahanan nasional. Bila ancaman modern bersifat multidomain, maka ketahanan nasional tidak cukup dimaknai sebagai daya tahan militer, melainkan juga sebagai kemampuan negara dan masyarakat menahan guncangan politik, sosial, ekonomi, dan informasi. Dalam kerangka itu, kelompok-kelompok strategis domestik, termasuk mahasiswa, menjadi relevan karena mereka memengaruhi opini publik, legitimasi kebijakan, kohesi sosial, dan mobilisasi politik. Landasan normatifnya juga kuat, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan pertahanan negara sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Indonesia memberikan gambaran empirik yang penting melalui gelombang demonstrasi mahasiswa dan protes sosial pada 2025. Reuters melaporkan bahwa pada 20 Februari 2025 ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam protes “Dark Indonesia” di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Medan untuk memprotes pemotongan anggaran dan kebijakan lain pemerintah. Pada akhir Agustus 2025, protes kembali meluas; Reuters melaporkan demonstrasi menyebar ke 32 provinsi dan berkembang menjadi salah satu episode kekerasan politik paling serius dalam beberapa dekade, sementara Databoks Katadata yang mengutip Kemendagri mencatat 112 aksi di 33 provinsi sejak 25 Agustus 2025.

Pada saat yang sama, pelajaran dari Iran memperlihatkan bahwa turbulensi domestik tidak selalu berdiri terpisah dari konflik eksternal. Dalam konflik modern, protes, perang narasi, delegitimasi institusi, tekanan ekonomi, dan disrupsi informasi dapat berkelindan sebagai bagian dari shaping battlespace, yaitu upaya membentuk medan konflik—termasuk opini publik, legitimasi, persepsi, dan stabilitas sosial—sebelum atau selama operasi berlangsung. Pertanyaan strategis bagi Indonesia, karena itu, bukan lagi apakah mahasiswa boleh protes, melainkan apakah organisasi kemahasiswaan Indonesia telah memiliki resiliensi yang cukup untuk tetap kritis tanpa menjadi medium shaping pihak yang hendak melemahkan negara.

Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama gerakan mahasiswa Indonesia bukan hilangnya kapasitas kritik, melainkan belum tuntasnya transformasi dari protest-centered mobilization menuju strategic civic resilience. Untuk itu, artikel ini menyusun logika berpikir: global threat → domestic vulnerability → 2025 protest wave → historical roots of student activism → theoretical reframing → national resilience → Banten as node → policy implications.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain single-case informed conceptual study, yakni studi konseptual yang bertumpu pada satu kasus utama tetapi diperkaya oleh konteks yang lebih luas. Kasus utamanya adalah organisasi kemahasiswaan Indonesia dengan penekanan pada Banten sebagai simpul mobilisasi yang dekat dengan Jakarta. Sumber data terdiri dari empat kelompok: laporan media internasional dan nasional mengenai gelombang protes 2025, regulasi resmi negara mengenai Pancasila dan pertahanan negara, artikel akademik dari perguruan tinggi Indonesia tentang sejarah dan karakter gerakan mahasiswa, serta tulisan strategis penulis di situs Kodim 0602/Serang mengenai konflik Iran 2026 sebagai comparative warning case atau kasus pembanding yang memberi peringatan analitis.

Teknik analisis yang digunakan adalah interpretive synthesis, yaitu penyusunan hubungan konseptual dari berbagai sumber untuk membangun argumen teoretis yang koheren. Artikel ini tidak ditujukan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk membangun model analitis yang dapat diuji lebih lanjut oleh penelitian empiris berikutnya.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Gerakan mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa telah lama berperan sebagai social control dan agen perubahan. Pada masa Orde Baru, kebijakan NKK/BKK diterapkan untuk mendepolitisasi kampus dan membatasi ruang gerak mahasiswa. Kajian tentang NKK/BKK menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil mempersempit kanal politik mahasiswa secara formal, tetapi juga meninggalkan memori represi dan resistensi yang diwariskan ke generasi sesudahnya. Pascareformasi 1998, memori tentang Trisakti, kerusuhan Mei, dan runtuhnya Soeharto memperkuat pandangan bahwa jalanan merupakan arena politik yang sah dan efektif bagi mahasiswa. Akibatnya, politik mahasiswa pascareformasi sering terdefinisi melalui bahasa protes, resistensi, dan kecurigaan terhadap gejala kembalinya kontrol negara atas ruang sipil.

3.2. Pancasila, bela negara, dan ketahanan nasional

Secara normatif, Pancasila menempati kedudukan sentral sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. BPIP menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti kebijakan dan peraturan negara harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam waktu yang sama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menetapkan bahwa pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, bela negara dapat dibaca sebagai partisipasi warga dalam menjaga keberlangsungan negara, bukan hanya sebagai urusan militer formal.

3.3. Kesenjangan penelitian

Studi tentang gerakan mahasiswa di Indonesia umumnya bergerak pada jalur historis, sosiologis, atau politik-demokratis. Sedikit studi yang menghubungkan organisasi kemahasiswaan dengan ketahanan nasional dalam pengertian strategis, terlebih dalam konteks ancaman multidomain dan shaping operation. Di sinilah artikel ini mengambil posisi: menghubungkan studi gerakan mahasiswa dengan strategic studies dan menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari critical social infrastructure, yaitu unsur sosial penting yang menopang daya tahan negara, seperti kelompok masyarakat strategis, lembaga pendidikan, media, dan komunitas sipil.

4. Kerangka Teoritis

4.1. Teori gerakan sosial dan political opportunity structure

Teori gerakan sosial menjelaskan bahwa mobilisasi lahir dari kombinasi keluhan, peluang politik, struktur organisasi, jaringan, dan pembingkaian isu. Political opportunity structure adalah kondisi politik yang membuka atau menutup peluang bagi suatu gerakan untuk bermobilisasi. Gelombang protes Indonesia 2025 menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki kapasitas jaringan dan simbol mobilisasi yang kuat. Ketika isu sosial-ekonomi, persepsi elitisme, dan krisis legitimasi bertemu, demonstrasi dapat menyebar cepat lintas daerah.

4.2. Hegemoni dan kontra-hegemoni

Hegemoni adalah dominasi gagasan atau narasi tertentu sehingga diterima sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Kontra-hegemoni adalah upaya menantang atau melawan narasi dominan tersebut. Pendekatan ini membantu menjelaskan kampus sebagai arena perebutan makna. Negara memproduksi narasi stabilitas, pembangunan, dan legitimasi; kelompok mahasiswa tertentu memproduksi narasi tanding tentang oligarki, militerisme, korupsi, atau ketidakadilan sosial. Dalam konteks konflik modern, ruang kontra-hegemoni domestik juga dapat menjadi sasaran shaping oleh aktor eksternal.

4.3. Nasionalisme kewargaan dan Pancasila

Nasionalisme kewargaan (civic nationalism) adalah nasionalisme yang bertumpu pada komitmen warga terhadap negara, hukum, dan kepentingan bersama, bukan semata identitas etnis atau golongan. Dalam konteks Indonesia, konsep ini tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai etika publik, kebebasan politik tidak dihapus, tetapi dibatasi oleh tanggung jawab moral, penghormatan pada kemanusiaan, prioritas pada persatuan, hikmat kebijaksanaan, dan orientasi keadilan sosial. Karena itu, demonstrasi tetap sah dalam demokrasi, tetapi kualitasnya harus diukur dalam horizon Pancasila.

4.4. Bela negara sebagai civic duty

Bela negara sipil adalah partisipasi warga negara dalam menjaga bangsa melalui kesadaran hukum, disiplin sosial, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan semata aktivitas militer. Dalam artikel ini, bela negara dibaca sebagai daya tahan konstitusional warga negara. Mahasiswa tetap dapat kritis, tetapi juga mempunyai tanggung jawab menjaga kohesi sosial, hukum, dan keberlangsungan negara, terutama dalam situasi krisis. Tafsir ini sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 yang menempatkan pertahanan negara sebagai usaha menghadapi segala bentuk ancaman.

4.5. Demokrasi deliberatif

Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang menekankan kualitas alasan publik, dialog, dan orientasi pada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai inti politik yang sehat. Dalam kerangka ini, artikel tidak menolak demonstrasi. Yang dipersoalkan adalah ketika mobilisasi jatuh ke chaos, vandalisme, atau eskalasi destruktif yang justru melemahkan ketahanan nasional.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Ancaman global dan pelajaran dari Iran

Dalam perspektif strategic studies, konflik modern semakin bergerak dari logika force-on-force contest menuju system-against-system contest, yakni kontestasi antar-sistem, bukan semata antar-pasukan. Tulisan-tulisan strategis di situs Kodim 0602/Serang tentang Iran 2026 menekankan bahwa sasaran awal operasi adalah radar, komando-kendali, pertahanan udara, navigasi, dan konektivitas sistem tempur. Ini berarti yang dihancurkan terlebih dahulu adalah arsitektur yang membuat negara mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Pelajaran yang lebih penting ialah bahwa tekanan eksternal, perang narasi, dan turbulensi domestik dapat berlangsung simultan. Dalam keadaan seperti itu, protes domestik tidak selalu dapat dibaca semata sebagai gejala politik internal; ia dapat menjadi bagian dari shaping battlespace yang memperlemah legitimasi, memperlebar fragmentasi, dan mengganggu daya tahan negara. Oleh sebab itu, kelompok strategis domestik, termasuk mahasiswa, harus dipahami sebagai bagian dari infrastruktur sosial kritis.

5.2. Kerentanan domestik Indonesia

Gelombang protes 2025 menunjukkan Indonesia memiliki kapasitas mobilisasi sosial yang besar. Reuters melaporkan bahwa pada Februari 2025 ribuan mahasiswa menggelar protes “Dark Indonesia” di banyak kota menentang pemotongan anggaran dan kebijakan pemerintah. Pada akhir Agustus 2025, demonstrasi kembali meluas ke 32 provinsi dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas politik nasional. Databoks Katadata mencatat 112 aksi di 33 provinsi sejak 25 Agustus 2025.

Dari perspektif ketahanan nasional, ini menunjukkan dua hal. Pertama, mahasiswa tetap merupakan aktor mobilisasi politik yang efektif. Kedua, kapasitas mobilisasi itu dapat berubah menjadi kerentanan bila tidak disertai ketahanan ideologis, disiplin demokrasi, dan kesadaran hukum. Dengan kata lain, masalah strategisnya bukan apakah mahasiswa boleh protes, tetapi apakah organisasi mahasiswa cukup tangguh untuk tetap kritis tanpa menjadi medium shaping pihak yang ingin melemahkan negara.

5.3. Akar historis dominannya politik jalanan

Dominannya demonstrasi sebagai repertoar politik mahasiswa di Indonesia dibentuk oleh sejarah panjang. NKK/BKK, represi Orde Baru, dan trauma Reformasi 1998 menciptakan memori kolektif bahwa jalanan adalah arena politik yang sah dan efektif. Karena itu, ketika isu ketidakadilan, elitisme, atau perluasan peran militer muncul, repertoar protes mudah diaktifkan kembali.

Namun, sejarah itu juga menjelaskan keterbatasannya. Politik jalanan efektif sebagai mekanisme tekanan, tetapi tidak otomatis melahirkan kepemimpinan kewargaan strategis. Di sinilah letak persoalan transformatif yang menjadi fokus artikel ini.

5.4. Reframing: dari protest-centered mobilization ke strategic civic resilience

Reframing utama artikel ini adalah menempatkan organisasi kemahasiswaan Indonesia sebagai bagian dari critical social infrastructure dalam ketahanan nasional. Mahasiswa adalah simpul opini, reservoir elite sipil masa depan, penghubung antara negara dan masyarakat, serta aktor mobilisasi yang dapat memperkuat atau melemahkan daya tahan republik.

Karena itu, organisasi kemahasiswaan perlu bergerak dari politik jalanan yang berpusat pada ekspresi kemarahan menuju strategic civic resilience, yaitu daya tahan kewargaan yang membuat mahasiswa tetap kritis, rasional, taat hukum, dan tidak mudah dieksploitasi dalam situasi krisis nasional. Konsep ini mencakup empat kapasitas. Pertama, literasi ancaman multidomain, yaitu kemampuan memahami bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk invasi terbuka, tetapi juga melalui disinformasi, delegitimasi, provokasi, dan sabotase sosial. Kedua, etika demokrasi, yaitu kemampuan tetap kritis tanpa jatuh ke kekerasan destruktif. Ketiga, kesadaran hukum, yaitu pengakuan bahwa ketertiban umum dan konstitusionalitas adalah bagian dari daya tahan negara. Keempat, orientasi kebangsaan berbasis Pancasila, yaitu kemampuan membaca perjuangan politik dalam horizon persatuan dan keadilan sosial.

5.5. Banten sebagai simpul strategis

Banten penting karena kedekatannya dengan Jakarta menjadikannya simpul penghubung antara kampus daerah dan arena protes ibu kota. Dalam aksi besar di DPR/MPR pada September 2019, ANTARA melaporkan sekitar 400 mahasiswa dari Banten hadir dalam aksi gabungan. Data ini tidak cukup untuk menyebut Banten sebagai penyumbang terbesar, tetapi cukup kuat untuk menempatkannya sebagai salah satu kantong mobilisasi penting dan konsisten.

Dengan demikian, Banten dapat dibaca sebagai laboratorium strategis. Bila model pembinaan kewargaan strategis dapat dibangun di wilayah simpul seperti ini, maka model itu berpotensi direplikasi secara nasional.

6. Implikasi Kebijakan

Bila mahasiswa dipahami sebagai bagian dari ketahanan nasional, maka pembinaan mereka tidak cukup berhenti pada seminar kebangsaan normatif. Artikel ini mengusulkan immersive civic resilience program, yaitu program imersif untuk membentuk daya tahan kewargaan strategis bagi organisasi kemahasiswaan. Dalam praktik Indonesia, format ini dapat berupa retret mahasiswa, tetapi substansinya harus berbeda dari retret pejabat.

Program tersebut setidaknya memuat lima blok utama. Pertama, literasi ancaman multidomain, termasuk pelajaran dari konflik Iran dan logika shaping operation. Kedua, Pancasila sebagai etika publik, bukan sekadar hafalan simbolik. Ketiga, demokrasi deliberatif dan etika aksi, agar mahasiswa mampu mengartikulasikan kritik secara argumentatif dan beradab. Keempat, bela negara sipil, yakni kesadaran hukum, ketahanan informasi, dan tata laku warga negara dalam krisis. Kelima, dialog lintas organisasi dan lintas institusi, sehingga terbentuk mutual strategic literacy, yaitu pemahaman strategis bersama antara mahasiswa, kampus, negara, dan masyarakat sipil.

7. Kebaruan Penelitian

Kebaruan artikel ini terletak pada empat hal. Pertama, artikel ini menggeser studi gerakan mahasiswa dari domain demokrasi domestik ke domain ketahanan nasional multidomain. Kedua, artikel ini menghubungkan pelajaran dari konflik Iran dan logika systemic paralysis dengan kebutuhan Indonesia membangun resiliensi kewargaan di kalangan mahasiswa. Ketiga, artikel ini menawarkan konsep strategic civic resilience sebagai tahap lanjut dari kritik mahasiswa, bukan sebagai pengganti kritik. Keempat, artikel ini menempatkan Banten sebagai node strategis dalam mobilisasi nasional dan sebagai laboratorium kebijakan pembinaan organisasi kemahasiswaan.

8. Kesimpulan

Perang modern memperlihatkan bahwa negara dapat dilumpuhkan bukan hanya melalui kekalahan militer, tetapi juga melalui pelemahan sistem nasional: energi, logistik, komunikasi, legitimasi, dan kohesi sosial. Dalam konteks itu, ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dibangun hanya dengan instrumen pertahanan formal, tetapi juga dengan kualitas kewargaan kelompok strategis domestik. Pelajaran dari Iran menunjukkan bahwa protes domestik dapat menjadi bagian dari shaping battlespace dalam konflik modern. Sementara itu, gelombang demonstrasi Indonesia 2025 membuktikan bahwa kapasitas mobilisasi mahasiswa tetap tinggi.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan depolitisasi mahasiswa, melainkan transformasi mereka menjadi unsur resiliensi kewargaan strategis. Mahasiswa tetap harus kritis, tetapi kritik itu harus dilandasi Pancasila, bela negara sipil, kesadaran hukum, dan etika deliberatif agar tidak jatuh menjadi medium shaping pihak yang ingin melemahkan negara. Dalam kerangka inilah organisasi kemahasiswaan Indonesia perlu direframing sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Serang, 21 April 2026

-Oke02-

Daftar Pustaka

Barung, I. A. Y. (2023). Gerakan mahasiswa di Indonesia dan tantangannya terhadap hegemoni negara. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Diakses dari https://journal.ugm.ac.id/jps/article/download/82612/pdf

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (n.d.). Ideologi Pancasila di era milenial. Diakses dari https://bpip.go.id/berita/ideologi-pancasila-di-era-milenial

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). Arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Diakses dari https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/perbpip4-2024_salinanjdih.pdf

Databoks Katadata. (2025, 4 September). Peta sebaran demonstrasi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b8f9356c6dc/peta-sebaran-demonstrasi-di-indonesia-sejak-25-agustus-2025

Kodim 0602/Serang. (2026). Operation Epic Fury dalam perspektif operational art: Kronologi, logika kampanye, kekuatan, kelemahan, dan sebab pembalikan situasi. Diakses dari https://kodim0602.tni-ad.mil.id/berita/operation-epic-fury-dalam-perspektif-operational-art-kronologi-logika-kampanye-kekuatan-kelemahan-dan-sebab-pembalikan-situasi

Kodim 0602/Serang. (2026). Update taktik Iran versus Amerika Serikat/Israel per 9 Maret 2026. Diakses dari https://kodim0602.tni-ad.mil.id/berita/update-taktik-iran-versus-amerika-serikatisrael-per-9-maret-2026-tinjauan-operational-art-dan-implikasi-doktrinal-sebagai-lessons-learned

Maiwan, M. (2014). Gerakan mahasiswa di Indonesia dalam bingkai kekuasaan Orde Baru 1966–1998. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Diakses dari https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/6504/4682

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/32692/UU%20Nomor%203%20Tahun%202002.pdf

Reuters. (2025, 20 Februari). Students lead “Dark Indonesia” protests against budget cuts. Diakses dari https://www.reuters.com/world/asia-pacific/students-lead-dark-indonesia-protests-against-budget-cuts-2025-02-20/

Reuters. (2025, 31 Agustus). Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers’ perks. Diakses dari https://www.reuters.com/world/asia-pacific/deadly-indonesia-protests-force-u-turn-lawmakers-perks-2025-08-31/

The Washington Institute. (2020). Iran’s gray zone strategy. Diakses dari https://www.washingtoninstitute.org/media/4505