Ancaman Penurunan Anggaran Pertahanan Republik Indonesia

22 Agustus 2021

Rudal pertahanan udara jarak sedang tahap ke-2 ditengarai akan terkena pengurangan anggaran (photo : kariuomene)

Anggaran pertahanan Indonesia dalam RAPBN 2022 yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI senilai Rp 133,9 triliun mengalami penurunan dibandingkan alokasi pada APBN 2021 sebesar Rp 137 triliun. Kendati belum angka final lantaran masih akan dibahas antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan DPR, ancaman penurunan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2022 tidak mengejutkan karena telah diramalkan (forecast) oleh Janes yang memproyeksikan anggaran pertahanan Indonesia sebesar US$ 9,240 miliar (Rp 133 triliun) pada tahun tersebut. Janes memproyeksikan penurunan akan terus terjadi setidaknya hingga tahun fiskal 2025. Kondisi demikian tidak menggembirakan di saat Indonesia sedang menyelesaikan fase terakhir Minimum Essential Force (MEF) di mana hingga Desember 2020 pencapaiannya baru 62,31% dari target 100% pada Desember 2024.

Lalu seberapa besar pengaruh ancaman penurunan anggaran pertahanan yang diproyeksikan akan terus terjadi hingga 2025 terhadap MEF? Bagaimana proyeksi pembangunan kekuatan pertahanan pasca MEF? Artikel ini mencoba memberikan jawaban atas kedua pertanyaan itu berdasarkan data-data empiris yang tersedia saat ini.

Pertama, pembangunan kekuatan pertahanan hingga 2024. Acuan pencapaian MEF adalah pengadaan sistem senjata yang telah ditetapkan oleh Kemenhan dan pendanaannya disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pembelian sistem senjata hingga 2024 mengandalkan pada tiga skema pendanaan APBN, yaitu Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Belum diketahui apakah alokasi RM RAPBN 2022 untuk Kemenhan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 9,3 trilun atau tidak.

Pada RAPBN 2022, pemerintah merencanakan PLN (neto) senilai Rp 19,4 triliun, namun belum diketahui berapa alokasi untuk Kemenhan. Tidak diketahui pula berapa alokasi PLN untuk kementerian ini pada tahun fiskal 2021 karena DIPA tidak dapat diakses. Namun mengacu pada Buku III Himpunan RKA K/L TA 2021 diproyeksikan alokasi PLN sebesar Rp 7,3 triliun di saat target penarikan PLN (neto) memiliki outlook Rp 33,1 triliun. Mengutip Buku III Himpunan RKA K/L TA 2021, Rp 2,6 triliun PDN dianggarkan bagi Kemenhan, namun berapa rilnya tidak diketahui karena DIPA tidak dapat diakses. Dalam RAPBN 2022, secara total pemerintah menargetkan PDN (neto) sebesar Rp 1,7 triliun, sedangkan outlook PDN (neto) 2021 adalah Rp 978,3 miliar.

Mengacu pada data tersebut, terdapat kecenderungan PLN dan PDN mengalami penurunan pada RAPBN 2022 sehingga sedikit banyak akan berkonsekuensi pada besaran PLN dan PDN untuk Kemenhan. Apalagi dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022 dinyatakan bahwa PDN difokuskan pada upaya untuk pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista. Akan tetapi perlu dicatat bahwa semua angka PLN dan PDN baru usulan pemerintah yang memerlukan pembahasan dengan DPR sebelum angka final disepakati bersama oleh kedua cabang kekuasaan tersebut untuk kemudian ditetapkan dalam UU.

Apabila pengurangan masih berlanjut, jumlah anggaran pengadaan kapal selam ditengarai juga akan terkena pengurangan  (photo : Naval Group)

Postur APBN untuk tahun fiskal 2023 dan 2024, termasuk juga alokasi RM, PLN dan PDN bagi Kemenhan, belum diketahui. Namun mengutip forecast Janes, pada 2023 dan 2024 anggaran pertahanan Indonesia diproyeksikan masing-masing sebesar US$ 8,857 miliar (Rp 127,62 triliun) dan US$ 8,461 miliar (Rp 121,92 triliun) atau mengalami penurunan sebagai akibat kondisi ekonomi Indonesia yang tertekan pandemi Covid-19. Perlu diperhatikan pula bahwa mulai tahun anggaran 2023 defisit anggaran pemerintah kembali ke angka 3%.

Kedua, pembangunan kekuatan pertahanan pasca 2024. Pembangunan kekuatan pasca 2024 diharapkan berlangsung dalam periode 2025-2044 yang secara resmi dikenal sebagai Essential Force (EF). Kinerja ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang akan mempengaruh pembangunan EF ke depan. Saat ini, Kemenhan memproyeksikan dalam EF anggaran pertahanan tetap 0,8% GDP dengan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi maka niscaya besar pula nilai anggaran pertahanan nantinya. Pertanyaannya adalah bagaimana indikator ekonomi Indonesia berikut alokasi anggaran pertahanan pasca 2024?

Janes memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dalam jangka panjang akan berkisar rata-rata 4% dan 5%. Adapun forecast anggaran pertahanan baru tersedia hingga tahun fiskal 2025, yaitu senilai US$ 8,425 miliar (Rp 121,4 triliun). Bagaimana proyeksi anggaran pertahanan pasca 2025 akan tergantung pada kinerja ekonomi Indonesia mulai 2022 dan seterusnya. Kalau berpegang pada proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia, diprediksi hingga 2029 kapasitas pemerintah menyediakan anggaran pertahanan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia pasca 2024 setidaknya akan ditentukan dua faktor internal, yaitu bagaimana pengendalian pandemi Covid-19 oleh pemerintah saat ini dan bagaimana kebijakan ekonomi presiden baru yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Memperhatikan data RAPBN 2022 dan proyeksi Janes terhadap anggaran pertahanan hingga 2024, nampaknya sulit bahwa target MEF akan dicapai 100% pada Desember 2024. Ancaman penurunan anggaran pertahanan adalah hal nyata ditinjau dari sisi kalkulasi ekonomi, meskipun besaran final anggaran pertahanan APBN 2022 akan ditentukan oleh hasil pembahasan DPR dan pemerintah.

Sedangkan untuk pembiayaan EF sampai saat ini masih sulit untuk diprediksi, kecuali proyeksi bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh rata-rata 4% dan 5% dalam jangka panjang. Pembiayaan EF akan sangat tergantung kebijakan ekonomi pemerintahan baru pada 20 Oktober 2024, akan tetapi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 4% dan 5%, sulit untuk mengharapkan adanya peningkatan drastis anggaran pertahanan setidaknya hingga 2029.

(CNBC)